Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gedung LKPP Lt. 7 Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Peraturan Menteri PAN-RB No. 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Lembaga 8. Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9. Peraturan LKPP No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang 1 I Putu Jati Arsana, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Yogyakarta, Deepublish, 2016, hlm. 89 2 Ibid, hlm. 93. 3 Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa, Perpres No. 16 Tahun 2018, LN No. 33 Tahun 2018, Pasal 7 Ayat 2. 4 Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa, Perpres No. 16 Tahun pengadaan barang/jasa melalui swakelola penyedia barang/jasa bab vill struktur perpres no 54/2010 penggunaan barang/jasa produksi pe-ran serta usaha kecil dalam negeri bab xl keiki-itsertaan perusahaan asing dalam pengadaan barang/jasa 19 bab 139 pasal penjelasan bab x pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah war ne-geri (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola PengadaanBarang/Jasa. (5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagaiPPK. 6. Pasal11 Diubah : keseluruhanPasal (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memilikitugas: a. menyusun perencanaanpengadaan; 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa. 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. Tugas PPTK dan PPK ini selalu menjadi perdebatan setiap kali diskusi atau even diklat pengadaan barang/jasa di daerah. Peranan dan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah diperbaharui dengan diterbitkannya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas APIP dalam pengadaan barang dan jasa, sudah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, APIP melakukan pengawasan intern atas pengelolaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. BPKP juga sudah menerbitkan peraturan Kepala BPKP tentang probity Audit. ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG. ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. I.Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa PemerintahII.Penyusunan Dan Pelaksanaan Kontrak.III.Serah Terima Pekerjaan. . A.Bidang Hukum Yang Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. 1.Hukum Administrasi Negara (HAN)/Hukum Tata U. 668 views • 26 slides 1.0. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mengimplementasikan aplikasi monitoring evaluasi lokal (AMEL) untuk percepatan dan transparansi pengadaan serta proses monitoring barang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, dengan mempertimbangkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa. bahwa pengembangan sistem dan Download Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH di Selain itu, proses pengadaan online ini dapat menghemat waktu dan tenaga karyawan Anda. Semua barang dan jasa yang diperlukan terdapat di dalam dashboard dan bisa diakses secara online. Histori transaksi juga tercatat dalam sistem sehingga memudahkan Anda mengajukan pengadaan kembali. Proses pembelian juga bisa dilakukan kapan saja selama ada Menurutnya, 87 % lebih kasus-kasus korupsi terjadi di pengadaan barang dan jasa. 85 % Kepala Daerah yang tersangkut hukum, kebanyakan terkait pengadaan barang dan jasa. “Hal tersebut menjadi tugas penting APIP dalam mengawal pimpinan, mengawal SKPD dalam rangka pengadaan barang dan jasa, disamping Assurance, monitoring dan evaluasi, dan jadwal, dan anggaran pengadaan Barang/Jasa tahun jamak (multi years) yang dilaksanakan pada tahun berjalan; 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ZeE8.

pengadaan barang dan jasa 2021 ppt